English Bahasa Indonesia

KULIAH UMUM “KORELASI ANTARA HUKUM KANONIK DENGAN HUKUM SIPIL”

Sebagai tanda dibukanya perkuliahan Semester Genap 2017/2018, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi menyelenggarakan kegiatan Kuliah Umum dengan tema “Korelasi Antara Hukum Kanonik dengan Hukum Sipil”. Hadir sebagai Pembicara tunggal kegiatan kuliah umum adalah Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko, Pr. (Uskup Agung Semarang) yang sangat kompeten dalam Hukum Gereja Katolik.

Dalam curiculum vitae yang dibacakan oleh Emanuel Boputra, S.H., M.H. selaku Moderator kegiatan, dinformasikan bahwa Romo Ruby (panggilan beliau ketika masih menjadi Romo) mendapatkan tugas dari oleh Mgr. Julius Darmaaatmadja, SJ.  – Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang waktu itu, untuk belajar Hukum Gereja di Roma, Italia. Romo Ruby memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Gereja dari Universitas Gregoriana, di Roma.

Menurut Mgr. Ruby, Hukum Gereja dan Hukum Sipil harus sinkron agar tidak terjadi overlapping dan conflict; Antar hukum agama dan hukum sipil saling mengisi. Hukum Gereja mengacu pada Kitab Hukum Kanonik, mengatur kehidupan warga Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik terdiri dari 1752 pasal yang disebut kanon, yang berarti ruas. Satu ruas, satu norma. Sedangkan Hukum Sipil mengatur kehidupan semua warga negara apapun agama, suku, bahasa, budaya, dan domisili.

Dalam seminar ini Mgr. Ruby juga mengungkapkan tentang penafsiran yang salah kaprah terkait dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bunyi pasal tersebut banyak ditafsirkan bahwa pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus seagama, padahal yang dimaksud dalam pasal tersebut bukanlah demikian. Pasangan beda agama/keyakinan tetap dapat melangsungkan pernikahannya. Peran Kantor Catatan Sipil yang sebenarnya hanya mencatat perkawinan yang dilangsungkan, di lapangan kewenangan Kantor Catatan Sipil malah lebih luas dengan ikut campur dalam melarang pasangan beda agama/ perkawinan yang akan mendaftarkan perkawinannya. Sekali lagi, peran Kantor Pencatatan Sipil harusnya hanya mencatat perkawinan yang dilangsungkan, agar pasangan yang telah menikah memperoleh hak-haknya, misal mendapatkan akte perkawinan, akte kelahiran saat anak mereka dilahirkan.

Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko, Pr menegaskan bahwa Gereja tidak pernah melarang pasangan berbeda keyakinan untuk melangsungkan perkawinan. Ketika kasus larangan perkawinan beda agama disuatu Paroki ditolak oleh Kantor Catatan Sipil disuatu wilayah, Beliau mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri mengenai kasus tersebut, dan mendapat balasan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pasangan beda agama/ keyakinan diizinkan. Memperhatikan masih banyaknya Kantor Catatan Sipil yang berpersepsi untuk menolak perkawinan beda agama/ keyakinan (berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di beberapa wilayah, dan hasil wawancara Beliau ketika mengikuti seminar yang mengahadirkan Kepala Kantor Catatan Sipil), maka Beliau kembali mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri agar Kementerian Dalam Negeri memberikan surat edaran kepada seluruh Kantor Catatan Sipil bahwa negara menjamin kebebasan pasangan beda agama/keyakinan untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Korelasi Hukum Kanonik dan Hukum Sipil ada empat: Pertama, Hubungan Sejajar: Hukum Gereja berjalan sejajar dengan Hukum Sipil, apa yang diatur dalam Hukum Gereja berbeda dengan yang diatur oleh Hukum Sipil, Urusan internal Gereja yang diatur oleh KHK 1983 tidak bertentangan dengan prinsip-prisip Hukum Sipil. Kedua, Hubungan yang Diwajibkan: Gereja mengakui keberadaan hukum sipil dan semua akibat penerapannya dalam Gereja, dalam hubungan ini, syarat kanonisasi Hukum Sipil antara lain: Undang-undang Sipil tidak bertentangan dengan hukum ilahi, Hukum kanonik tidak menentukan lain, Gereja mengakui bahwa hukum Gereja tidak dapat mengatur segala-galanya, apalagi dalam masyarakat yang semakin plural. Ketiga, Hubungan “Mau-tak Mau”: Gereja, sebagai bagian masyarakat, menyesuaikan ketetapannya dengadavn ketetapan hukum sipil, bukan sebaliknya. Keempat, Hubungan yang Memang Berbeda: hubungan ini dapat terjadi dimana perkara-perkara yang dilarang Gereja, tidak dilarang oleh negara atau dibiarkan, atau memang dimungkinkan dan dianggap sah-sah saja, atau malah dianjurkan, atau diwajibkan oleh negara dengan ketetapan-ketetapan hukumnya. Gereja tidak dipaksa oleh negara dan negara pun memandang perkara itu sebagai urusan internal gereja.

Sebagi penutup, Mgr. Ruby mengungkapkan bahwa “Tujuan utama Kitab Hukum adalah untuk menumbuhkan ketertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat gerejawi, yang memberikan tempat utama kepada cinta-kasih, rahmat dan karisma-karisma, namun sekaligus memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk didalamnya.” Kata-kata ini menunjukkan bahwa hukum hanyalah sebuah sarana, tanpa menyingkirkan cinta-kasih. Yang utama tetaplah bimbingan bagi manusia dalam relasinya kepada Allah, seperti tercantum secara jelas dalam kanon terakhir Kitab Hukum Kanonik 1983 (kanon 1752).

IMG-20180312-WA0027   MACI

Bagi mahasiswa yang membutuhkan materi kuliah umum silahkan download link berikut KORELASI HUKUM KANONIK DAN HUKUM SIPIL