English Bahasa Indonesia

DISPENSASI PERKAWINAN

Program Studi Ilmu Hukum menyelenggarakan seminar  Jumat 16/6 di Gedung Mikael Lantai 4. Seminar dengan tema Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan dimaksudkan untuk menyegarkan wawasan mahasiswa dalam menyikapi kemungkinan adanya hambatan pada 2 pihak yang akan disatukan pada suatu lembaga perkawinan.

Emanuel Boputra (seorang dosen Program Studi Ilmu Hukum) mengangkat banyak tradisi masyarakat yang masih dilestarikan demi kemaslahatan moral dan agama, komunitas yang masih memposisikan anak perempuan yang harus menikah dan menjadi tanggung jawab suami, terbebas dari beban ekonomi orangtua. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama lembaga agama, adat, dan pemuka agama/adat. Mereka hampir selalu dijadikan patron oleh masyarakat.

Kawin 1

Kawin 2

H Saefudin (seorang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Semarang) mendukung pengakuan Wahbah al_Zuhaity, bahwa pernikahan adalah akad yang ditetapkan oleh syari agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima dengan seorang wanita atau sebaliknya. Pada kasus pernikahan dini, para orangtua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Upaya hukumnya bersifat kasasi, untuk selanjutnya Hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum agama, perlindungan ibu dan anak, kesamaan dalam kedudukan laki-laki dan perempuan.

Seminar dihadiri 42 mahasiswa Unika Soegijapranata dan Univeritas Wahid Hasyim  Semarang.   (bus)